Penegakan hukum di Indonesia selama satu tahun terakhir di Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau sebelum era reformasi terjadi. Hal ini dilihat dari berbagai indikator yang ada seperti regulasi, sistem demokrasi yang baik, partisipasi masyarakat yang meningkat dan kehidupan pers yang lebih bebas.‘’ Salah satu contohnya adalah penegakan kasus hukum korupsi di Indonesia dan upaya pencapaian yang dihasilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),’’ ujar Prof.Deny Indrayana, SH, P,hd, Wakil Kementraian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam kuliah umum bertajuk Refleksi dan Kritisi Penegakan Hukum di Indonesia, Sabtu siang (24/12) di Auditorium Gedung Pascasarjana UBL.

Menurutnya, salah satu contoh pencapaian tersebut adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh bendahara partai demokrat, Nazarudin. ‘’ Kalau di era sebelum reformasi, tidak mungkin bendahara dari partai pemenang bisa diseret ke meja hijau atau disidangkan tetapi kini penengakan hukum tidak lagi memang bulu, bahkan besan dari SBY (Aulia Pohan) pun bisa dibui kan akibat kasus korupsi. Ini membuktikan bahwa penengakan hukum di Indonesia tidak tebang pilih, ‘’ papar Deny.

Penegakan hukum di Indonesia ditegaskan Deny jauh lebih baik dari pada negera Cina. Dari Indeks Pemberantasan Korupsi Indonesia mengalami peningkatan dalam 7 tahun terakhir yakni 2,0 menjadi 3,00 atau naik satu (1) angka. Sedangkan Cina yang terkenal paling keras dalam pemberantasan korupsi hanya naik 0,2 dalam kurun waktu yang sama  (7 tahun) dari 3,4 menjadi 3, 6.  Ini artinya pemberantasan korupsi di Indonesia 5 kali lebih baik dari pada negara tirai bambu tersebut.

Pemberantasan korupsi yang menjadi agenda penting di Indonesia ditegaskan Deny, tidak terlepas dari peran pers dalam mengontrol kehidupan bernegara. ‘’ Pers memegang peranan yang sangat penting. Pers mampu menjaga transparansi data dan peristiwa yang terjadi. Tanpa ada kebebesan pers kehidupan negara ini bisa mundur kebelakang. Pers merupakan cermin transparansi di Indonesia. Dan ini menjadi ciri kehidupan negara demokrasi di Indonesia,’’ tandasnya. (vra).